Tanya-Jawab

Secara umum, SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi tidak dapat berstatus Lebih Bayar (LB). Berdasarkan ketentuan Pasal 26 PER-11/PJ/2025, dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi mengakibatkan adanya pajak yang lebih disetor, maka kelebihan pembayaran pajak yang terdapat dalam SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak dapat dikompensasikan secara

Transaksi yang melibatkan Pengusaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan penerbitan invoice dalam mata uang asing, seperti Dollar (USD), mewajibkan konversi nilai transaksi ke dalam Rupiah. Konversi ini digunakan sebagai penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta perhitungan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas transaksi tersebut. Penentuan nilai konversi

❓ Pertanyaan: Pajak penghasilan (PPh) jenis apa yang dikenakan atas penggunaan jasa sertifikasi ISO oleh Wajib Pajak Badan (PT)? Apakah Wajib Pajak Badan tersebut wajib melakukan pemotongan PPh jika penyelenggara jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)? ✅ Jawaban: Wajib Pajak Badan (PT) yang menggunakan jasa sertifikasi ISO wajib melakukan pemotongan Pajak

❓ Pertanyaan: Kami ingin menanyakan mengenai jenis pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk proyek karbon berbasis alam (Nature-Based Solutions) pada ekosistem mangrove di Area Penggunaan Lain (APL). Mohon informasikan pula regulasi atau peraturan yang dapat kami jadikan rujukan terkait hal tersebut. ✅ Jawaban: Regulasi umum terkait pajak karbon

❓ Pertanyaan: Apakah wajib pajak yang telah memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk penghasilan di luar usaha diperbolehkan untuk sekaligus menerapkan tarif PPh Final UMKM 0,5% bagi penghasilan yang berasal dari kegiatan usahanya? Dapatkan 2 keuntungan sekaligus dengan subscribe di Baca Diskusi Pajak: 1. Akses penuh ke artikel

Informasi penting ini ditujukan khusus bagi Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang memiliki tahun buku mulai dari bulan Agustus 2024 hingga Juli 2025. Proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kini dapat dilakukan lebih awal, jauh sebelum batas waktu yang ditetapkan pada bulan Desember. Sesuai dengan regulasi terbaru, pelaporan SPT Tahunan

Dalam penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai otorisasi penandatanganan. Nama yang seharusnya muncul sebagai penanda tangan pada dokumen tersebut adalah nama pejabat atau pegawai yang secara resmi telah didaftarkan dan diakui kewenangannya sebagai penanda tangan Faktur Pajak oleh PKP badan. Permasalahan dapat

❓ Pertanyaan: Saya melakukan purchase order (PO) dari Jepang untuk menyediakan jasa mobile service berupa SMS. Penerima SMS (end user) berada di Singapura. Apakah penyerahan jasa ini termasuk kategori ekspor jasa sehingga dikenakan PPN 0%? ✅ Jawaban: Untuk menentukan apakah penyerahan jasa SMS ini termasuk ekspor jasa yang dikenakan PPN 0%, perlu